Permasalahan Sosial dan Konflik

Nama    :  Sevria Isnaiery Yusraieny

Nim       :  1201045523

Kelas     :  3N PGSD

                                 Permasalahan Sosial dan Konflik                                

PT Freeport Indonesia (PT FI) telah beroperasi di Mimika dan Tembagapura, Irian Jaya, sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1974 telah ditanda tangani perjanjian resmi antara PT FI dan perwakilan suku-suku setempat yaitu suku amungme dan komoro. Akan tetapi, baru pada tahun 1991 PT FI meluncurkan program pengembangan masyarakat. sementara itu telah terjadi berbagai kerusuhan di kawasan itu pada tahun 1973 s/d 1996 yang menimbulkan korban, baik dipihak perusahaan maupun dipihak suku-suku itu sendiri. Sebagian dari kerusuhan tersebut tidak saja bersifat sosial, tetapi juga politis.

Sekolah-sekolah dibuatkan oleh PT FI di desa-desa suku amungme, setelah bangunan sekolah dibuat dengan gotong royong, guru-guru SD pun didatangkan dan digaji oleh PT FI untuk bekerja di desa-desa itu. Karena sekolah-sekolah desa hanya sampai kelas 3 SD, anak-anak amungme yang ingin melanjutkan sampai tamat sd dan akan meneruskan ke  SMP dibiayai oleh perusahaan untuk bersekolah di Timika, bahkan di Timika dibuatkan asrama untuk anak-anak amungme tersebut.

Walaupun demikian perbedaan suku dan ras masih sangat terasa di wilayah tersebut. Dua suku asli, amungme dan komoro, dalam kenyataannya tidak mampu bersaing dengan para pendatang yang terdiri atas orang-orang asing, bahkan orang-orang Irian sendiri dari suku-suku yang lebih maju dan terdidik. Dalam struktur kepegawaian PT FI mayoritas pegawai adalah pribumi Indonesia, tetapi non-Irian. Minoritas kulit putih, walaupun jumlahnya paling sedikit, posisi mereka sebagai pimpinan perusahaan.

Dengan segala latar belakang itulah keresahan dan kerusuhan antar kelompok di wilayah itu sulit dihindari. Ditambah dengan pemaparan yang berlebihan di media massa dan campur tangan pihak luar, hubungan antar PT FI dan suku-suku asli makin rawan. Bahkan kesediaan PT FI sejak tahun 1996 untuk menyisihkan 1% dari keuntungan bersih perusahaan bagi pembangunan masyarakat kedua suku asli  belum dapat menyelesaikan masalah.

Dari contoh tersebut, tampak dengan jelas adanya permasalahan yaitu Konflik (antara suku-suku asli dan perusahaan PT FI).

Konflik adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih, konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok, bahkan antar bangsa dan negara. Dampak konflik umumnya negatif, misalnya anak yang mempunyai orang tua yang terus-menerus bertengkar akan berkurang kepekaan afeksinya, tetapi mudah terpengaruh perilakunya (El Seikh, 1994).

Semula orang mengira bahwa sumber konflik dalah ras, kebudayaan, dsb. Akan tetapi penelitian membuktikan bahwa hubungan antar individu atau antar kelompok dapat menjadi sumber konflik yang lebih penting. Dengan demikian, faktor penyebab konflik dapat ditinjau dari teori-teori dinamika individual, seperti psikoanalisis, teori biologi, teori kognitif, dll.

Konflik juga dapat diakibatkan oleh dilema sosial, yang mana dua orang atau dua kelompok yang saling bermusuhan tidak mau saling berdamai, walaupun keduanya sama-sama menderita kerugian. Dalam hal ini individu akan berfikir atau beranggapan bahwa jika ia mengajak berdamai lebih dulu, maka ia akan rugi karena seakan-akan ia yang salah dan lawannyalah yang benar, sehingga ia harus meminta maaf lebih dulu. Sementara itu, lawannnyapun akan berfikir sama dengannya sehingga ia tidak mau berinisiatif untuk berdamai.

Walaupun dilema sosial sulit dihindari atau diatasi sepenuhnya, para ahli menemukan beberapa cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan memperkeil dampak negatif dari dilema sosial, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1.        Pengaturan, semua menyepakati suatu aturan tertentu agar masing-masing dapat memperoleh hasil yang optimal.

2.        Komunikasi, kelebihan dari satuan-satuan yang kecil adalah kemudahan untuk saling berkomunikasi. Komunikasi yang efektif pada gilirannya memungkinkan terbentuknya aturan yang disepakati dan ditaati bersama.

3.        Pembalikan Manfaat, yang tadinya menguntungkan dibuat tidak menguntungkan, sebaliknya yang tadinya tidak menguntungkan dibuat menguntungkan.

4.        Terbuka dan Transparan, kalau orang tahu siapa yang berbuat apa, kelompok dapat menjatuhkan sanksi pada yang berbuat tidak sesuai dengan aturan.

5.        Imabuan, sering kali memang tidak efektif contohnya imbauan untuk menabung, tetapi imbauan yang menyentuh perasaan akan efektif juga, contohnya “dompet bencana alam”.

Pada dasarnya sosiologi melihat manusia serba keterhubungan dengan manusia atau orang lain, dari segi pemahaman sosiologis manusia senantiasa berada pada posisi didisplinkan oleh struktur diluar dirinya, baik berupa sistem sosial ataupun kebudayaan. Oleh karena itu, dari sudut pemahaman sosiologi sulit untuk melihat tindakan manusia itu sebagai suatu perbuatan yang spontan, melainkan sebagai hasil perhitungannya dengan jaringan struktur yang merangkumnya, baik itu berupa perbuatan yang sesuai dengan struktur maupun yang menentangnya.

Karakteristik lain pada masyarakat modern sekarang ini adalah kebutuhan untuk mencapai optimasi dalam pengorganisasian sosial, dengan perkataan lain efisiensi. Tuntutan yang demikian ini berkelanjutan padsa timbulnya cara-cara untuk mendorong dan bahkan memaksa individu untuk berbuat sesuai dengan gambaran atau kualitas manusia yang dikehendaki oleh struktur tertentu. Timbullah masalah kontrol sosial, hal ini bisa dilakukan dengan bermacam-macam, dari mulai yang halus sampai kepada penggunaan kekuatan fisik.

Masyarakat sekarang juga bukan lagi merupakan satuan yang homogen seperti halnya tempo dulu. Berbagai perkembangan dan perubahan, terutama oleh bekerjanya sistem ekonomi uang, menyebabkan masyarakat menjadi berlapis-lapis atau stratified. Keadaan ini juga menekan kehidupan manusia dan merupakan salah satu ciri dari peta masyarakatnya.

 

Daftar Pustaka

Sarwono, SarlitoWirawan, Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Darmoto, JT, Mencari Konsep Manusia Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1986.